Peluang Anies Ikut Pemilihan Presiden Mengecil

Peluang Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2019 dinilai makin kecil. Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera, Suhud Alinudin, mengatakan peluang Anies sebagai calon presiden atau calon wakil presiden mengecil setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Juli 2018 itu menyebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Presiden bisa memberikan izin kepada kepala daerah paling lama 15 hari setelah menerima permintaan izin.

baca juga : http://eurochart.org/toko-mesin-genset-open-di-jakarta-dan-bali/

Menurut Suhud, aturan telah membatasi gerak kepala daerah—termasuk Anies—untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. “Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah dalam waktu yang sangat pendek, peluang Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden menjadi sangat sulit,” ujarnya kemarin. Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018. PKS sempat mewacanakan pengusungan Anies sebagai calon presiden.

Namun wacana itu mendapat penolakan dari Partai Gerindra, yang merupakan rekan koalisi PKS. Gerindra tetap berharap menjadikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, sedangkan Anies dimasukkan ke daftar kandidat calon wakil Prabowo.“PKS mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Tapi keputusan ada di Pak Anies,” ujar Suhud.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keluarnya PP Nomor 32 Tahun 2018 tersebut. Ia menilai semestinya kepala daerah yang ingin maju dalam pemilihan hanya cukup memberitahukan pencalonannya kepada presiden, tidak perlu sampai meminta izin.“Sebab, memang gubernur tidak di bawah kendali presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya masih mengkaji kemungkinan untuk mendorong Anies Baswedan sebagai calon wakil Prabowo. Gerindra perlu meminta pertimbangan dari partai anggota koalisi. “Kami serahkan sepenuhnya ke koalisi,” kata Fadli.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan aturan tersebut sudah benar, sekaligus untuk melengkapi kebutuhan syarat administrasi. “Saya kira wajar karena gubernur itu dilantik oleh presiden dan keputusannya adalah keputusan presiden,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Ia juga membantah anggapan bahwa peraturan itu dibuat untuk menghalangi kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden. Ia yakin Presiden Joko Widodo tidak akan menghalangi bila ada kepala daerah yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. “Saya kira Presiden akan mengizinkan.”

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, menilai memang semestinya setiap kepala daerah yang hendak maju sebagai calon presiden ataupun wakil presiden meminta izin kepada presiden.

Sebab, menurut dia, kepala daerah berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu, menurut dia, sudah berlangsung sejak dulu. “Selama ini, dalam praktik ketatanegaraan, presiden selalu memberikan izin kepada gubernur yang nyapres,” ujarnya.